KOLAKA, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kembali melanjutkan komitmennya dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Kali ini, melalui program Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025, yang digelar di Kabupaten Kolaka, Kamis (31/7/2025)
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sasanapraja tersebut diikuti oleh para peserta PKP yang berasal dari berbagai instansi di lingkup Pemprov Sultra. Tujuan utama studi lapangan ini adalah memberikan pengalaman empiris bagi peserta untuk mengamati secara langsung praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Asisten I Setda Kolaka, Hj. Andi Wahidah, S.Pd., M.M., dalam sambutannya menyambut hangat kehadiran peserta PKP. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Kolaka terbuka untuk menjadi ruang pembelajaran kolaboratif, sekaligus berbagi pengalaman dalam mengelola roda pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami merasa terhormat menjadi tuan rumah dalam kegiatan strategis ini. Studi lapangan seperti ini adalah momen penting untuk memperkuat kapasitas birokrasi melalui pertukaran gagasan dan praktik yang aplikatif,” tuturnya.
Lebih jauh, Wahidah menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kemampuan pemimpin pengawas dalam memahami dinamika birokrasi di lapangan. Ia berharap, dengan kegiatan ini, akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang memiliki sensitivitas terhadap pelayanan publik serta inovatif dalam mengelola sumber daya.
Kegiatan studi lapangan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar wilayah, memperluas jejaring profesional, serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa reformasi birokrasi dimulai dari kapasitas individu yang terus berkembang.
BPSDM Sultra memastikan bahwa kegiatan semacam ini akan terus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran kepemimpinan di sektor publik. Melalui pendekatan kontekstual dan berbasis pengalaman langsung, diharapkan peserta mampu merumuskan solusi nyata dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan di unit kerja masing-masing( Red)
