KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Kota Kendari mulai menyusun peta jalan baru dalam upaya menekan angka stunting. Tidak lagi mengandalkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, pemerintah memilih memperkuat orkestrasi lintas sektor melalui penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting Kota Kendari Tahun 2025–2029.
Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari di ruang rapat Bappeda, Rabu (29/7/2026). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan arah kebijakan sekaligus menghimpun data dan masukan yang akan menjadi fondasi penyusunan RAD lima tahun ke depan.
Di balik agenda teknokratis tersebut, tersimpan pesan penting bahwa persoalan stunting tidak dapat lagi dipandang semata sebagai isu kesehatan. Fenomena gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis itu berkaitan erat dengan banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, akses pendidikan, kualitas sanitasi, ketersediaan pangan bergizi, hingga pola pengasuhan.
Karena itu, penyusunan RAD Stunting diposisikan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan berbagai program lintas perangkat daerah agar bergerak menuju target yang sama.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kota Kendari, Atikasari, menegaskan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada kualitas data dan kekuatan kolaborasi antarlembaga.
Menurutnya, kebijakan yang efektif hanya dapat lahir dari pemetaan persoalan yang akurat serta komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat.
“Keberhasilan upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan mitra terkait,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan paradigma pembangunan yang kini semakin menempatkan stunting sebagai isu multidimensi. Dalam praktiknya, keberhasilan menekan prevalensi stunting tidak hanya diukur dari jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
FGD tersebut menghadirkan berbagai institusi yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan upaya penanganan stunting. Hadir di antaranya perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sejumlah bidang di lingkungan Bappeda Kota Kendari.
Keterlibatan banyak sektor menunjukkan bahwa strategi penanganan stunting di Kendari diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif. Dinas kesehatan berperan dalam penguatan layanan ibu dan anak, sementara sektor pendidikan didorong memperkuat edukasi gizi sejak dini. Di sisi lain, dinas yang membidangi pangan, perikanan, dan sosial berkontribusi dalam menjamin akses keluarga terhadap sumber nutrisi yang memadai.
Tak kalah penting, sektor infrastruktur juga mendapat perhatian karena kualitas air bersih, sanitasi, dan lingkungan permukiman memiliki hubungan langsung dengan kesehatan anak.
Forum diskusi tersebut juga diperkuat oleh kehadiran sejumlah akademisi dan tenaga ahli, seperti Dr. Sultan Akbar Toruntju, SKM., M.Kes., Dr. La Banudi, SST., M.Kes., Rasmaniar, SKM., M.Kes., serta Sudarmin, S.Gz., M.Gizi. Kehadiran mereka memberi perspektif ilmiah agar kebijakan yang disusun tidak hanya berbasis target administratif, tetapi juga berdasar pada bukti dan kebutuhan nyata masyarakat.
Sepanjang diskusi, peserta membedah berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penanganan stunting, sekaligus mengidentifikasi peluang percepatan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif. Setiap perangkat daerah memaparkan kontribusi yang dapat dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Bagi Pemerintah Kota Kendari, penyusunan RAD Stunting 2025–2029 bukan sekadar memenuhi kewajiban perencanaan pembangunan. Dokumen ini diproyeksikan menjadi kompas kebijakan yang memastikan seluruh program berjalan dalam satu arah yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Di tengah upaya pemerintah pusat mempercepat penurunan angka stunting nasional, Kendari tampaknya memilih menyiapkan fondasi yang lebih kokoh: membangun sinergi sejak meja perencanaan. Sebab dalam perang melawan stunting, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kemampuan seluruh sektor bergerak bersama demi melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan(Red)
