JAKARTA, Kongkritpost.com–Dalam upaya menyukseskan Pilkada Serentak 2024, pemerintah terus memperkuat peran strategis media massa nasional dalam menjaga suasana kondusif. Hal ini menjadi topik utama dalam Rapat Forum Koordinasi dan Konsultasi bertajuk “Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Mendukung Pemberitaan Positif Pilkada Serentak 2024”, yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (4/9/2024).
Rapat yang dihadiri oleh berbagai pejabat penting dari seluruh Indonesia, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, menekankan peran krusial media dalam menjaga kestabilan sosial dan politik jelang Pilkada Serentak 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam sambutannya saat membuka rapat tersebut, menggarisbawahi bahwa Pilkada serentak adalah wujud nyata dari demokrasi Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa sinkronisasi siklus pemilu nasional dan daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 menghadirkan tantangan besar dari segi logistik dan pengawasan.
Menko Polhukam menekankan bahwa media massa harus berperan aktif sebagai penjaga transparansi dan pengawas independen dalam proses pemilu. “Media harus menjadi pilar demokrasi yang menjaga integritas Pilkada, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta melawan berita hoaks yang dapat memecah belah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Polhukam menyampaikan hasil penelitian Edelman Trust Barometer 2024, yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap media tradisional. Hal ini memberikan optimisme bahwa media nasional tetap menjadi sumber informasi utama di tengah pesatnya perkembangan media sosial.
Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio, dalam kesempatan tersebut, menguraikan kembali sejumlah poin penting yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Ia menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung proses Pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Media, menurutnya, tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di wilayah yang tingkat partisipasinya rendah.
“Melalui pemberitaan yang edukatif dan positif, media dapat membantu masyarakat memahami pentingnya Pilkada serta mendorong partisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang berintegritas,” ungkap Asrun Lio.
Dalam era digital saat ini, penggunaan media sosial yang semakin intensif menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan penelitian Mercy Corps pada 2021, media sosial berpotensi memicu konflik sosial dan politik, terutama dalam konteks Pilkada yang melibatkan kontestasi langsung antar putra daerah. Oleh karena itu, Menko Polhukam meminta media nasional untuk berperan sebagai filter informasi, menyaring berita-berita yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Media sosial bisa menjadi penyulut konflik jika tidak diawasi dengan baik. Influencer dan tokoh masyarakat memiliki peran besar dalam membangun persatuan, tetapi juga bisa sebaliknya. Media nasional harus mampu memverifikasi informasi sebelum disebarkan kepada publik,” tambahnya.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, serta pemimpin redaksi dan insan media dari seluruh Indonesia. Semua pihak sepakat bahwa keberhasilan Pilkada 2024 tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada peran media sebagai penghubung antara pemerintah, kandidat, dan rakyat.
Menko Polhukam menutup sambutannya dengan harapan agar media nasional terus menjalankan peranannya dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme yang berintegritas. “Media yang kredibel akan menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang terjadi akibat perkembangan teknologi, dan ini sangat penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
Dengan demikian, Pilkada Serentak 2024 diharapkan berjalan lancar dan aman, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis melalui peran media yang profesional, netral, dan bertanggung jawab( Red)
