JAKARTA, Kongkritpost.com- Ada momen singkat yang menyita perhatian di tengah agenda nasional di Jakarta. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, terlihat mendekat dan membisikkan sesuatu kepada Presiden Prabowo Subianto setelah keduanya berjabat tangan.
Interaksi itu berlangsung di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Apa yang dibisikkan Andi kepada Prabowo? Belum ada keterangan mengenai isi percakapan tersebut. Namun, momen singkat itu menjadi bagian menarik dari pertemuan para kepala daerah dengan Presiden dalam forum yang membahas perluasan akses keuangan bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut sekaligus menempatkan Sulawesi Tenggara dalam agenda koordinasi nasional yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan.
Sebelumnya, suasana Rakornas menghangat ketika Prabowo menyapa sejumlah gubernur dan kepala daerah yang hadir. Nama Andi Sumangerukka turut mendapat sapaan dari Presiden saat mengawali pengarahan di hadapan peserta.
Di luar momen personal itu, Rakornas TPAKD membawa agenda yang lebih luas. Percepatan inklusi keuangan menjadi salah satu perhatian penting, terutama untuk memastikan masyarakat di daerah memiliki kesempatan lebih besar mengakses layanan keuangan formal.
Akses tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepemilikan rekening bank. Lebih jauh, inklusi keuangan menyangkut peluang masyarakat memperoleh pembiayaan usaha, memanfaatkan layanan transaksi yang aman, serta mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Bagi daerah seperti Sulawesi Tenggara, agenda ini memiliki relevansi dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, serta perluasan kesempatan usaha hingga wilayah yang belum terlayani secara optimal.
Tantangannya bukan hanya membuka akses, melainkan memastikan layanan keuangan benar-benar dapat digunakan masyarakat. Literasi keuangan, kemampuan mengelola pembiayaan, dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting agar perluasan akses tidak berhenti pada angka statistik.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), sebagaimana disebutkan dalam bahan pemberitaan kegiatan. Kehadiran lembaga ini diarahkan untuk mendukung koordinasi kebijakan keuangan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan program, koordinasi antarlembaga, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat di tingkat daerah.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, keikutsertaan dalam Rakornas menjadi bagian dari upaya menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Penguatan UMKM, peningkatan literasi keuangan, dan pemerataan akses layanan keuangan merupakan sejumlah bidang yang dapat memperoleh manfaat dari koordinasi tersebut.
Momen Andi Sumangerukka berbisik kepada Prabowo memang mengundang rasa ingin tahu. Namun, tanpa penjelasan langsung dari pihak terkait, isi pesan itu belum dapat dipastikan dan tidak tepat jika dikaitkan dengan agenda tertentu.
Pada akhirnya, ukuran penting dari pertemuan semacam ini bukan sekadar keakraban yang tertangkap kamera. Yang lebih menentukan adalah bagaimana koordinasi di tingkat nasional diterjemahkan menjadi program yang membuka peluang ekonomi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara*
